Karyakepri.com
Editor's Picks Metro

Penerapan New Normal, Kepri dan Batam Harus Ciptakan Terobosan Dongkrak UKM

Ketua Kadin Kepri Akhmad Ma'ruf Maulana.

BATAM, KARYAKEPRI.COM – Pandemi Covid 19 menghantam sektor perekomian dunia, termasuk Indonesia. Kepulauan Riau (Kepri), menjadi salah satu provinsi yang merasa beratnya badai perekomian imbas wabah corona ini.

Kini di tengah pandemi, pemerintah mulai akan menerapkan New Normal. Tujuannya untuk kembali meningkatkan perekonomin yang lesu setelah hampir tiga bulan dihajar Covid 19.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri, Maruf Maulana meminta pemerintah daerah dalam hal ini, Pemprov Kepri dan Pemko Batam membuat terobosan dan kebijakan-kebijakan untuk membantu UMKM agar dapat bangkit seiring dengan diterapkan new normal.

“Salah satunya dengan memberikan dana bergulir pada pelaku usaha mikro dan UMKM. Pemerintah tidak boleh tutup mata, sebab mereka bagian dari dampak Covid 19 ini,” ujarnya di Batam, Selasa (2/6/2020).

Menurut dia, Pemprov Kepri dan Pemko Batam tidak boleh menutup mata dalam menerapkan new normal yang dihadapkan dengan biaya yang tinggi dan pajak daerah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Saya heran kenapa pemerintah daerah seolah diam seribu bahasa, ada apa ya? Padadal dari dana bergulir itulah pajak-pajak itu kami setorkan ke kas daerah melalui PPJU, pajak restoran dan pajak pariwisata dan lainnya,” tegas Maruf.

Pemerintah daerah, sambungnya, dengan menggandeng perbankan dan dinas terkait di pemerintahan masing-masing bisa memberikan dana bergulir bagi pelaku usaha mikro dan UKM.

“Ini semua untuk menyelamatkan perekomian masyarakat di Kepri, dan Batam khususnya yang akan menerapkan new normal,” katanya.

Ia menambahkan, dengan penerapan new normal ini diharapkan perekomian Batam dan Kepri dapat kembali bangkit, terutama pelaku usaha mikro dan UMKM.

“Seharusnya kepala daerah memikirkan ini semua, bukan malah terus melakukan pencitraan di tengah pandemi Covid 19,” kata Maruf.

Masyarakat menginginkan di zaman seperti sekarang butuh kepala daerah yang kreatif dan inofatif untuk kehadiran sosok pembela ekonomi kerakyatan.

“Jangan hanya mengejar target untuk mengumpulkan PAD untuk mengejar sukses fee untuk menghasilkan untuk kepentingan pribadi,” tandasnya. (*)