Karyakepri.com
Editor's Picks Tanjungpinang

Kejati Kepri Tunggu Audit BPKP Bansos COVID-19 Batam

Asintel Kejati Kepri, Agustian Sunaryo.

KARYAKEPRI.COM, TANJUNGPINANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di kota Batam. Jika ada kelebihan maka ada penyedia mempunyai kewajiban untuk pengembalian.

Asintel Kejati Kepri, Agustian Sunaryo mengatakan terkait bansos Batam, proses audit oleh BPKP sudah berjalan, kita masih menunggu hasil auditnya.

“Kita tinggal menerima hasil audit,” katanya Jumat (17/7/2020).

Agustian mengatakan, apabila hasil audit ditemukan ketidak wajaran maka penyedia mempunyai kewajiban untuk mengembalikan keuangan tersebut.

Dalam pengadaan barang jasa di masa Covid-19 ini berdasarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020 mengatur secara khusus tentang pengadaan barang jasa.

Biasanya kalau pengadaan barang jasa pada umumnya berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 Junto Nomor 70 tahun 2012.

“Biasanya untuk di atas Rp200 juta melalui mekanisme seperti lelang, kalau di masa Covid-19 ini diatur setiap pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan penunjukan langsung terhadap penyedia barang dan jasa,” jelasnya.

Agustian menyebutkan, Bansos Batam itu dianggarakan perpaketnya 300 ribu, setelah diadakan dilakukan verifikasi oleh apip yang didampingi oleh BPKP.

Verifikasi itu dilakukan dengan variabel yakni perhitungan setelah menilai harga barang yang diadakan, kemudian pajak-pajak yang harus dipenuhi.

“Di Batam ada dua kecamatan yang bebas pajak tapi kecamatan lainnya dikenai pajak,” sebutnya.

Kemudian, faktur dari distributor, operasional lainnya seperti sewa gudang, mobilisasi pekerja, pengangkutan titik kumpul sembako tersebut.

“Sampai akhir harga yang sudah diverifikasi BPKP seharga Rp 260 ribu lebih,” ujarnya.(momond)