Karyakepri.com
Editor's Picks Metro

Pemko Batam Akan Tutup Alfamart di Senjulung Kabil

Kepala DPM-PTSP Kota Batam, Firmansyah.

KARYAKEPRI.COM, BATAM – Kepala Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batam akan melakukan pemeriksaan izin pendirian Alfamart di Senjulung, Kabil. Pihaknya akan gerai tersebut apabila tidak dilengkapi izin dan legalitas yang lengkap.

“Kalau tidak ada izin ya kita tutup. Ini sudah menjadi sikap kita bersama tidak ada lagi penambahan Indomaret dan Alfamart di Kota Batam,” katanya, Selasa (21/7/2020).

Sejak tahun 2019 hingga 2020, katanya, pemerintah daerah tidak pernah mengeluarkan izin untuk penambahan kedua retail modern tersebut.

“Saat ini total jumlah keseluruhan gerai Alfamart dan Indomaret di Kota Batam mencapai 361 gerai. Gerai Alfamart berjumlah 167 gerai dan Indomaret berjumlah 194 gerai,” ujarnya.

Sebelumnya, DPRD Kota Batam meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batam tegas melakukan penyetopan pendirian gerai Indomaret dan Alfamart di Kota Batam. Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Batam, beberapa waktu lalu.

“Intinya, setop memberikan izin Indomaret dan Alfamart di Kota Batam,” kata Anggota Komisi I DPRD Kota Batam Utusan Sarumaha kepada KARYAKEPRI.COM, Senin (20/7/2020).

Seharusnya, katanya, pemerintah daerah melakukan evaluasi kembali perizinan kedua gerai tersebut. Menurutnya, dengan kehadiran retail modern tersebut dapat mematikan usaha-usaha warga sekitar.

“Saya sepakat, beberapa waktu lalu saya sudah komentar seharusnya Alfamart dan Indomaret itu harus seleksi wilayah. Jangan sampai di pelosok-pelosok juga menjamur dan mematikan pelaku UKM sampai tak berdaya,” katanya.

Ia mengatakan Pemko Batam dapat mencontoh daerah lain di Kepri yang tidak memberikan izin pendirian Indomaret dan Alfamart. Justru daerah-daerah tersebut membantu pelaku UKM setempat agar terus berkembang dan meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat setempat.

“Kita contoh daerah lain di Kepri seperti Bintan, Karimun dan daerah lainnya hingga saat ini di sana belum bisa tembus. Artinya pemerintah daerah setempat berpihak kepada pedagang-pedagang kecil dan UKM,” katanya.

(iwan)