Karyakepri.com
Editor's Picks Karimun

Kasus Surat Perjalanan Dinas Palsu DPRD Karimun Dilimpahkan ke Kejari

Kasus yang melibatkan Bz selaku Mantan Bendahara DPRD Karimun dan Ua selaku Sekretaris DPRD Karimun dilimpahkan ke Kejari, Kamis (23/7/2020). (foto : ricky/karyakepri.com)

KARYAKEPRI.COM, KARIMUN – Kasus Dugaan Korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karimun dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun, Kamis (23/7/2020).

Pelimpahan itu dilakukan Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Karimun ke Kejaksaan Negeri Karimun setelah penyidikan terhadap perkara itu selesai.

“Hari ini kita melakukan tahap pelimpahan dua tersangka, Bz dan Ua, beserta barang bukti hasil penyidikan,” kata Kasat Reskrim Polres Karimun AKP Herie Pramono, Kamis (23/7/2020).

Herie mengatakan, penyidikan terhadap kasus ini sudah berjalan selama 2 tahun terhitung sejak 2018. Dalam dua tahun berjalan itu, pihaknya telah menetapkan dua orang tersangka masing-masing Bz selaku Mantan Bendahara DPRD Karimun dan Ua selaku Sekretaris DPRD Karimun.

“Bz sudah kita lakukan penahanan selama 14 hari, sementara tersangka Ua baru 2 hari. Dengan pelimpahan ini, selanjutnya penahanan akan dilakukan di Rutan Kelas II Karimun,” ujarnya.

Selain kedua tersangka, penyidik juga melimpahkan barang bukti sebanyak 13 item berikut dokumen petunjuk, kwitansi dan lainnya.

Herie menambahkan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kejaksaan apakah akan ada indikasi tersangka lain pada kasus SPPD fiktif Sekretaris DPRD Kabupaten Karimun tahun 2016 ini.

Sementara Kasipidsus Kejari Karimun Andriansyah mengatakan atas perkara tersebut, pihaknya segera akan melimpahkannya ke Pengadilan Tipikor Tanjungpinang untuk selanjutnya disidangkan.

“Hari ini kita sudah terima seluruh berkas penyidikan dilakukan oleh penyidik Polres Karimun. Perkara ini segera kita limpahkan ke Pengadilan Tipidkor,” ujarnya.

Andriansyah mengatakan, terhadap kedua tersangka disangkakan pasal 1 jo pasal 3 Undang- undang Tipidkor Jo pasal 55 UU KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

Dalam perkara tersebut, menurut hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI total kerugian negara dari kasus ini mencapai Rp1,681 miliar.

Seluruh dana itu, disalahgunakan dengan modus perjalanan dinas terhadap 92 orang pimpinan dan staf, bukti pertanggungjawaban dinas fiktif, perjalanan dinas mantan ketua DPRD Karimun, perjalanan dinas dalam lingkungan pemerintah daerah Karimun; dan pertanggungjawaban belanja makan minum penyedia.

(ricky)