Karyakepri.com
Editor's Picks Metro

Warga Kampung Tua Batu Merah Dimintai Uang Pembebasan Lahan

Warga Kampung Tua di Kelurahan Batu Merah melakukan pertemuan untuk melakukan aksi demo, Rabu (29/7/2020). (Foto : irfan/warga)

KARYAKEPRI.COM, BATAM – Warga Kampung Tua Batu Merah mempertanyakan kelanjutan sertifikasi tanah di Keluarahan Batu Merah. Pasalnya ada oknum-oknum yang melakukan pungutan kepada warga untuk pembebasan lahan agar mendapatkan sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Pemko Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Sekretaris Aliansi Masyarakat Peduli Kampung Tua Batu Merah, Simeon Senang mengaku sudah berulang kali menyurati Pemko Batam dan BP Batam serta Komisi 1 DPRD Kota Batam terkait persoalan tersebut. Menurutnya, komunikasi yang dijalin oleh warga sengaja ditutup oleh pemerintah daerah dan legislatif.

“Kami sudah nyatakan sikap akan melakukan demonstrasi besar-besaran dengan kekuatan massa sekitar 3.000 orang ke BP Batam, Pemko Batam dan DPRD Batam,” kata Simeon kepada KARYAKEPRI.COM, Kamis (30/7/2020).

Ia mengatakan aksi tersebut untuk mempertanyakan kepada pemerintah daerah, apakah 37 titik kampung tua di Kota Batam sudah diputihkan dengan memberikan sertifikat tanah kepada warga kampung tua.

“Jika ada mohon tunjukkan karena kami juga mempunyai hak untuk mengakses informasi publik seperti apa konsideran atau surat keputusannya disertakan dengan petunjuk teknis, dan tentu dengan petunjuk pelaksanaannya tidak sembarangan seperti sekarang ini,” katanya.

Saat ini, katanya, di Kelurahan Batu Merah telah terjadi pungutan uang ke rumah-rumah warga dengan nilai yang cukup tinggi untuk biaya pembebasan lahan. Padahal secara aturan, lanjutnya, semua tanah di Batam memiliki Hak Pengelolaan Lahan (HPL) diamanahkan kepada BP Batam.

“Dan aturan pembebasan lahan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977. Makanya di Batam tidak ada tanah ulayat karena menganut sistem hukum Lex Specialis sebagaimana pengklaiman yang terjadi di Batu Merah,” katanya.

Simeon menambahkan pihaknya juga bersama tim yang dipimpin Abdullah Yusuf akan melaporkan pungutan tersebut ke Polda Kepri. “Kami sudah mengantongi cukup bukti untuk melaporkan mereka,” ujarnya.

(iwan)