Karyakepri.com
Editor's Picks Metro

Tak Pakai Masker di Batam Bisa Kena Denda Rp 250 Ribu

Kepala Disbudpar Kota Batam Ardiwinata turun langsung melakukan sosialisasi protokol kesehatan di tempat hiburan Kota Batam, belum lama ini. (Foto: istimewa)

KARYAKEPRI.COM, BATAM – Draf Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Kota Batam tentang penerapan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan menindaklanjuti Inpres nomor 6 tahun 2020 telah dibahas dalam Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida).

Substansi dalam Perkada tersebut menyebutkan jenis-jenis sanksi yang akan diterapkan bagi para pelanggar protokol kesehatan, di antaranya sanksi teguran lisan maupun tulisan, sanksi denda, dan sanksi kerja sosial.

“Ada sejumlah varian sanksi, intinya ditujukan bagi yang melanggar penerapan protokol kesehatan,” ujar Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad dikutip dari Tribunbatam.id seusai memimpin rapat bersama Muspida di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (27/8/2020).

Sementara itu, untuk sanksi denda telah ditetapkan dalam draf Perkada yakni minimal Rp 250 ribu dan Rp 500 ribu.

Adapun denda bagi pelanggar protokol kesehatan perorangan dikenakan minimal Rp 250 per orang, sedangkan untuk badan usaha dikenakan denda minimal Rp 500 ribu.

“Kalau untuk badan usaha nanti kita klasifikasikan lagi, ada yang usaha kaki lima semisal Rp 500 ribu, yang berbentuk kafe Rp 750 ribu, mall mungkin bisa sampai Rp 1 juta. Tapi ini masih angka misal ya,” jelas Amsakar.

Draf Perkada tersebut, menurut Amsakar, sudah diselesaikan oleh tim khusus Pemko Batam sejak Jumat (21/8) lalu, akan tetapi diperlukan saran dan masukan dari jajaran FKPD terkait substansinya.

Amsakar menambahkan, tim akan kembali mengkaji ulang draf tersebut dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari FKPD selama perkiraan dua hari ke depan. Setelahnya, apabila sudah final, maka dibutuhkan waktu 1 minggu untuk sosialisasi.

“Setelah 1 minggu sosialisasi, barulah kita mulai aksi penerapan peraturan itu,” tegas Amsakar.

(iwan)