Karyakepri.com
Editor's Picks Nasional

Menyelisik Gaji dan Harta Pinangki, Tersangka Kasus Djoko Tjandra

Jaksa Pinangki Sirna Malasari (Foto: dok istimewa)

KARYAKEPRI.COM, JAKARTA – Jaksa Pinangki Sirna Malasari jadi sorotan publik. Selain karena tersangkut kasus dugaan menerima suap dari Joko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra, namanya juga ramai diperbincangkan lantaran gaya hidupnya yang glamor.

Saat ini, Pinangki sedang mengikuti beragam proses penyelidikan terkait keterlibatannya dalam kasus tersebut. Ia disebut-sebut menerima suap berupa mobil BMW tipe SUV X5 dan dijanjikan uang miliaran rupiah jika berhasil melepas Djoko Tjandra.

Tak hanya itu, Pinangki juga jadi buah bibir karena gaya hidupnya yang glamor. Dari akun Instagram @pinangkit, ia terlihat sering bepergian ke luar negeri bahkan dengan pesawat kelas satu. Lalu, sempat juga beredar foto Pinangkit pasca melakukan operasi hidung di klinik kecantikan ternama di AS yakni New York Center for Plastic Surgery.

Lalu, berapa besaran gaji Pinangki sebagai PNS sampai bisa punya gaya hidup semewah itu?

Baca juga:

Dua Eks Pejabat Kepri Ditahan Bersama 8 Tersangka Terkait Korupsi Izin Tambang

Untuk diketahui, Pinangki terakhir tercatat sebagai pejabat eselon golongan IV PNS. Besaran gaji pokok PNS diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2015. Besaran gaji pokok PNS di Kejaksaan dengan PNS di instansi pemerintah lainnya sejauh ini masih dipukul rata.

Berdasarkan PP tersebut, gaji pokok yang diperoleh pejabat eselon golongan IV PNS adalah antara Rp 3.044.300 sampai dengan Rp 5.901.200.

Selain menerima gaji pokok, PNS juga menerima remunerisasi dalam bentuk tunjangan kinerja (tukin). Besaran tukin PNS di Kejaksaan Agung diatur dalam aturan yang berbeda yakni dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2020. Besaran tukin di Kejaksaan dibedakan menurut kelas jabatannya.

Penetapan kelas jabatan di lingkungan Kejaksaan Agung diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor 150 Tahun 2011 tentang Penetapan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Pegawai di Lingkungan Kejaksaan.

Dalam Keputusan Jaksa Agung tersebut, untuk jabatan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II yang diemban Pinangki masuk dalam kelas jabatan 8 sehingga besaran tukin yang diterimanya sebesar Rp 4.595.150/bulan.