Karyakepri.com
Editor's Picks Metro

BP Batam Langgar Perjanjian, Tunjuk PT Moya Indonesia Kelola Air Bersih di Batam

KARYAKEPRI.COM, BATAM – Presiden Direktur PT ATB Batam Ir Benny Andrianto, buka-bukaan soal adanya dugaan leleng diam-diam dalam pengelolaan air di Batam pasca konsesi.

Dikutip dari Suryakepri.com, Benny bahkan telah mengetahui bahwa pengelolaan air di Batam telah ada pihak yang ditunjuk yakni PT Moya Indonesia.

Pemaparan pihak ATB ini menindaklanjuti adanya kejanggalan-kejanggalan yang mengemuka akhir-akhir ini terkait rencana pengakhiran yang tidak mulus oleh BP Batam.

Penunjukan PT. Moya Indonesia yang merupakan anak usaha Moya Asia Holding Limited, sebagai pemenang dalam pemilihan langsung Mitra Kerjasama Penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan Selama Masa Transisi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam itu, diduga melanggar aturan mengenai perjanjian Konsesi pengelolaan air baku di Batam, Kepulauan Riau, yang selama 25 tahun telah dikelola oleh PT Adhya Tirta Batam (ATB).

Adapun penunjukan PT Moya Indonesia sendiri, diketahui terjadi pada Minggu (6/9/2020) kemarin.

Presiden Direktur PT ATB, Benny Andrianto menjelaskan beberapa indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh BP Batam, saat ditemui di lokasi Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Duriangkang, Senin (7/9/2020).

“BP Batam hendak mengambil langsung SPAM Kota Batam, dengan rencana pembentukan Strategic Bussiness Unit (SBU). BP Batam telah melakukan proses orientasi sejak tanggal 15 Mei 2020,” jelasnya.

Salah satu bentuk orientasi tersebut, adalah janji Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dalam kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei lalu, di Stadion Tumenggung Abdul Jamal.

Di mana dalam kegiatan yang merupakan pertemuan dengan ratusan karyawan PT. ATB, Kepala BP Batam berjanji akan merekrut seluruh karyawan PT. ATB dalam SBU yang terbentuk.

“Sayangnya proses ini berjalan tidak lancar, sehingga dilanjutkan dengan proses lelang yang berujung pemilihan operator transisi atau pemilihan langsung,” lanjutnya.

Benny menjelaskan, adanya tindakan penunjukan langsung ini terindikasi melanggar sejumlah aturan.

Salah satunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

“Dalam aturan itu, tidak ada istilah pemilihan langsung. Yang ada adalah tender, penunjukan langsung atau pengadaan langsung. BP Batam harusnya menjalankan sesuai peraturan yang ada,” tegasnya.

(iwan)