Karyakepri.com
Editor's Picks Metro

Fraksi PKS Minta Dinsos Batam Verifikasi & Validasi Warga Miskin

Juru Bicara Fraksi PKS Muhammad Syafei menyampaikan pandangan umum dalam Rapat Paripurna di DPRD Kota Batam, Senin (14/9/2020). (Foto: Adin Celebes)

KARYAKEPRI.COM, BATAM – DPRD Kota Batam meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batam melakukan verifikasi terpadu warga miskin. Langkah tersebut perlu dilakukan karena masih banyak warga miskin yang tidak terdata dan database yang ada tidak sinkron dengan data warga miskin di instansi lainnya.

Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Kota Batam Muhammad Syafei mengatakan, pihaknya mendapatkan keluhan dari masyarakat dalam program perlindungan sosial bagi warga miskin di Kota Batam.

Masyarakat, kata dia, merasakan bantuan yang diberikan belum merata karena database tidak valid. Menurutnya, verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) harus dilakukan dengan baik dan benar. Mengingat penanganan kemiskinan terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

“Selain itu terdapat permasalahan pendataan warga miskin antara Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik serta aparatur pemerintahan daerah seperti Dinsos, kelurahan, BPS belum terpadu menjadi masalah dan ditemukan banyak masalah,” ujar Syafei saat menyampaikan padangan umum Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna di DPRD Kota Batam, Senin (14/9/2020).

Adapun masalah yang menjadi keluhan masyarakat antara lain, warga belum mengetahui keluarganya masuk dalam kepesertaan penerimaan bantuan pemerintah. Informasi yang tidak merata baik cara mengusulkan kepesertaan PBI daerah dan nasional hingga tidak mengetahui dirinya masuk ke dalam kepesertaan PBI-KIS.

Massalah selanjutnya yaitu, verifikasi dan validasi warga miskin seperti data ganda atau data yang telah dihapus oleh Petugas Sosial Masyarakat (PSM) atau pencacah muncul kembali di tahun berikutnya.

Kemudian pemutakhiran data terpadu antara BPS dan Dinsos perlu dilakukan. Pada tahun sebelumnya pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menjadi dasar pemutakhiran basis data terpadu yang dilaksanakan oleh BPS dalam rangka pendataan program perlindungan sosial, salah satunya berkaitan dengan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional.

“Terakhir, data yang diusulkan dari Dinsos ke Kemensos sudah diverifikasi dan divalidasi. Tetapi berdasarkan keterangan dari masyarakat, bahwa data yang turun dari Kemensos masih data lama. Akibatnya, proses verifikasi dan validasi terkesan tidak berguna,” ujarnya.

(iwan sahputra)