Karyakepri.com
Editor's Picks Metro

Investarisasi Pandangan RUU Cipta Kerja, Ria Saptarika Kunjungi Pemko Batam

KARYAKEPRI.COM, BATAM – Anggota Komite III DPD RI daerah pemilihan Provinsi Kepri Ria Saptarika mengunjungi Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Selasa (15/9/2020).

Kunjungan kerja yang diterima Asisten I dan perwakilan OPD Batam tersebut untuk inventarisasi dan pengayaan materi pandangan dan pendapat DPD terhadap RUU Cipta Kerja.

Ria mengatakan komite III DPD RI sebagai salah satu alat kelengkapan DPD RI, berkepentingan untuk memberi pandangan dan pendapat terhadap RUU Cipta Kerja.

Hal ini, kata dia, didasarkan pada fakta
yuridis, dari 79 Undang-Undang yang mengatur kewenangan antara pusat dan daerah terdapat beberapa materi muatan pengaturan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang justru menimbulkan ketidakharmonisan dan tidak sinkronnya perundang-undangan.

Anggota Komite III DPD RI dapil Kepri Ria Saptarika melakukan kunjungan ke Kantor Wali Kota Batam, Selasa (15/9/2020). (Foto: istimewa)

“Serta menciptakan over regulasi yang akibatnya bertolak belakang dengan tujuan dari pembentukan RUU yakni memberikan alas regulasi yang berkepastian dan ramah terhadap investasi, serta memperluas akses perizinan berusaha dalam OSS yang menggunakan instrumen Risk Based Approach (RBA), dan mengedepankan sanksi administratif dan meminimalisasi sanksi pidana,” kata Ria.

Saat ini pembahasan terhadap RUU Cipta Kerja telah memasuki pembahasan DIM (daftar Inventarisasi Masalah). Dari pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut, didapati beberapa hal di antaranya isu terkait perizinan yang cukup krusial dan perlu mendapat perhatian serius
menyangkut kewenangan daerah.

“Oleh karenanya kunjungan kerja yang dilakukan anggota Komite III DPD RI terkait inventarisasi dan pengayaan materi pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU Cipta Kerja sangat diperlukan sebagai suatu upaya keseimbangan dan keselarasan dalam mewujudkan implementasi otonomi daerah itu sendiri,” ujarnya.

Adapun pokok-pokok pertemuan sebagai berikut:

1. Aturan Upah Minimum Sektoral (UMS) dirumuskan dan mengacu kepada PP 78/2015 tentang Pengupahan, agar bisa memberikan kepastian hukum kepada investor dan calon investor.

2. Perlunya perlindungan tenaga kerja lokal melalui mekanisme yang sinkron dengan
kebijakan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang masuk
melalui rekruitmen langsung ke Kota Batam.

3. Memperkuat pendidikan vokasi yang sesuai orientasi bursa kerja untuk kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (link & match).

4. Aturan praktek mandiri yang hanya boleh dilakukan sarjana S1 kebidanan menjadi alasan sebagian besar bidan strata D3 beralih profesi sebagai nakes yang tidak berkaitan langsung dengan profesi kebidanan. Belum adanya lembaga pendidikan Sarjana S1 Kebidanan di Kota Batam juga menjadi alasan sulitnya mereka yang masih D3 kebidanan untuk melanjutkan pendidikannya sesuai amanat UU Kebidanan.

5. Perlunya aturan yang dapat memfasilitasi kerjasama langsung BPJS dengan praktek bidan mandiri, terutama untuk bidan praktek di kawasan pesisir (hinterland) yang jauh dari jangkauan layanan klinik kesehatan atau puskesmas.

6. Pemerintah pusat perlu cermat dan hati-hati dalam merumuskan kebijakan perizinan dalam muatan RUU Cipta Kerja terhadap calon principal dan investor asing yang menyangkut bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan umum, agar membatasi komersialisasi dan liberalisasi pada sektor pendidikan, kesehatan dan UMKM yang masih menjadi tanggungjawab negara sesuai amanat alinea ke-4 UUD 1945.

(iwan sahputra/r)