Karyakepri.com
Editor's Picks Karimun

Bawaslu Karimun Bentuk Pokja Awasi Protokol Covid-19

KARYAKEPRI.COM, KARIMUN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karimun bentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengendalian Covid-19 untuk Pilkada 2020. Pembentukan Tim itu bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 saat proses tahapan Pilkada 2020.

Pembentukan Tim Pokja tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi bersama sejumlah stakeholder Pemilu dan aparat Pengamanan di Kantor Bawaslu Karimun, Kamis (24/9/2020) sore.

Dibentuknya Pokja Pengendalian Covid-19 dilakukan berdasarkan surat dari Bawaslu RI Nomor 0561/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tanggal 22 September 2020 perihal Pembentukkan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan pada Pilkada serentak 2020 dan Surat Nomor 0567/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 perihal Struktur dan Mekanisme Kerja Pokja tanggal 23 September 2020.

“Rapat kali ini adalah bentuk tindak lanjut dari surat Bawaslu RI dan rapat dengar pendapat Komisi Dua DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Bawaslu RI, KPU RI, dan DKPP RI untuk memaksimalkan kelompok kerja Pengawasan, Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19,” kata Koordinator SDM, Organisasi, Data dan Informasi Bawaslu Karimun, Mohammad Fadli, Kamis (24/9/2020) kemarin.

Ia mengatakan, nantinya struktur Pokja selain terdiri dari unsur Bawaslu, juga diisi oleh unsur TNI/Polri, Kejaksaan, KPU, Satpol PP hingga Satgas Covid-19 Kabupaten Karimun.

“Dengan masuknya seluruh unsur ini diharapkan upaya pencegahan, pengawasan dan penanganan pelanggaran protokol kesehatan selama gelaran pilkada ini menjadi koordinatif, optimal dan terukur,” katanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Karimun Nurhidayat mengatakan, Tim Pokja ini nantinya akan fokus pada Pengawasan, Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 di setiap pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020.

“Ini tentunya berbeda dengan tim gugus tugas yang menangani protokol kesehatan Covid-19 secara general (umum),” kata Dayat.

Ia mengatakan, Pokja ini memiliki 3 Koordinator yakni Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran. Dimana Koordinator dan Anggota Pencegahan memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19 pada Pilkada serentak 2020.

Sementara Koordinator bersama Anggota Pengawasan bertugas untuk memetakan kerawanan potensi pelanggaran protokol kesehatan pada setiap tahapan dan melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan serta menuangkannya kedalam hasil pengawasan yang kemudian disampaikan dalam rapat kelompok kerja.

“Sementara yang bertugas untuk melakukan analisis terhadap hasil pengawasan kelompok kerja dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan menjadi tugas dari Koordinator dan Anggota Penindakan,” katanya.

Penertiban APK Jelang Masa Kampanye

Selain membentuk Tim Pokja Pengendalian Covid-19, Bawaslu Karimun juga membentuk Pokja Pengawasan Pengawasan, Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran pada Pilkada serentak 2020.

Tim Pokja Kampanye ini direncanakan akan langsung berkerja Jumat (25/9/2020) sofe dengan melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) atau spanduk, umbul-umbul, baliho dukungan termasuk mobil branding yang masih terpasang pasca ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun tahun 2020.

“Jika tidak segera dilakukan penertiban, hal tersebut berpotensi menjadi sebuah pelanggaran karena tidak sesuai dengan ukuran, jumlah, zona pemasangan dan jadwal kampanye yang telah ditetapkan yakni tanggal 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020,” kata Nurhidayat.

Ia mengatakan, Bawaslu Karimun sudah memberikan waktu batasan 2×24 jam kepada Parpol terhitung mulai tanggal 23 September 2020 pasca penetapan pasangan calon untuk melakukan penertiban secara mandiri.

“Bawaslu Karimun juga sudah melakukan upaya pencegahan melalui surat himbauan kepada Partai Politik maupun langsung secara lisan,” katanya.

Ia mengungkapkan guna memaksimalkan penertiban APK di seluruh wilayah Kabupaten Karimun, Bawaslu Karimun akan menurunkan seluruh jajarannya mulai dari tingkat Kecamatan hingga Kelurahan/Desa untuk ikut melakuan penertiban.

“Sore ini kita turun untuk penertiban,” katanya.

(ricky robiansyah)