Karyakepri.com
Editor's Picks Metro

Pengusaha Minta Pekerja Batam Tidak Ikutan Aksi Mogok Kerja Nasional

KARYAKEPRI.COM, BATAM – Pengusaha Batam menyayangkan adanya seruan mogok nasional pada 6 Oktober 2020 oleh elit serikat pekerja atau yang bisa menyebabkan pekerja di perusahaan terkena sanksi oleh perusahaan.

Ketua Apindo Kota Batam Rafli Rasyid mengatakan, mogok nasional yang diserukan tersebut bertentangan dengan ketentuan mogok kerja yang di atur dalam pasal 137 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal ini diatur bahwa syarat melakukan mogok kerja adalah gagalnya perundingan.

“Sementara seruan mogok nasional yang dilakukan sebagai bentuk penolakan pengesahan RUU Omnibus Law. Jadi seharusnya istilahnya bukan mogok kerja tapi unjuk rasa,” kata Rafki kepada Karyakepri.com, Kamis (1/10/2020).

Menurut dia, aksi unjuk rasa dilindungi oleh UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

“Jadi mogok kerja dan unjuk rasa ini dua hal yang berbeda. Jangan sampai dicampur aduk,” ujarnya.

Pihaknya mengimbau kepada para pekerja Batam untuk mengabaikan seruan tersebut karena tidak sesuai dengan aturan mogok kerja yang ada. Karena pekerja yang melakukan mogok kerja yang tidak sah akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pekerja yang ingin melakukan unjuk rasa, pihaknya tentunya tidak bisa melarang. Namun harus dilakukan tanpa mengganggu pekerjaan di perusahaan masing-masing dan ketertiban umum.

“Namun kalau bisa unjuk rasanya dilakukan di Jakarta saja. Sebab pembahasan dilakukan oleh DPR-RI. Jadi kalau dilakukan di Batam mungkin gaungnya kurang begitu terdengar ke Jakarta,” katanya.

Sebenarnya dalam pembahasan RUU Cipta Kerja pekerja sudah diberikan porsi oleh DPR RI untuk memberikan masukan lewat tripartit nasional. Jadi seharusnya perdebatan dilakukan saat itu, tidak membawanya lagi ke jalanan.

Ketika kemudian perwakilan pekerja tidak mampu meyakinkan DPR dengan argumennya, tentu tidak adil jika kemudian dilakukan aksi mogok nasional yang akan merugikan perusahaan dan juga para pekerja itu sendiri.

“Kita berharap para elit serikat pekerja/buruh mempertimbangkan juga dampak merugikan ini sebelum melakukan aksi unjuk rasa ataupun mogok kerja nasional,” ujarnya.

Untuk Batam, sambungnya, untuk diketahui pertumbuhan ekonomi triwulan II kemarin minus 6,6 persen. Artinya akan ada tambahan pengangguran di Batam. Jika ditambah lagi dengan mogok kerja, maka ekonomi Batam akan semakin parah ke depannya.

“Muaranya nanti akan merugikan pekerja itu sendiri. Sebab akan banyak dilakukan PHK jika perusahaan banyak yang ditinggalkan oleh kliennya di pasar global.

Apalagi di tengah Pandemi Covid-19 ini, melakukan aksi mengumpulkan masa akan berakibat besar pada semakin meluasnya penularan virus. Industri di Batam saat ini sedang berjuang keras melawan penyebaran virus Covid-19 di perusahaan masing-masing.

“Kepada perusahaan di Batam kita imbau agar memberikan pemahaman dan informasi kepada karyawannya untuk tidak ikut-ikutan melakukan aksi mogok kerja nasional yang bertentangan dengan UU tersebut,” katanya.

Selanjutnya segera dirumuskan sanksi yang akan dijatuhkan jika masih ada karyawan yang nekat melakukan aksi mogok nasional tersebut. Penjatuhan sanksi ini sudah di atur dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan juga Kepmenakertrans No 232/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah.

“Kepada kawan-kawan serikat pekerja di Batam kita mengajak untuk tetap kompak dengan mengedepankan kerja sama yang saling menguntungkan dengan Apindo dan organisasi pengusaha lainnya,” ujarnya.

(iwan sahputra/r)