Karyakepri.com
Metro Politik

DPR Usul Peserta Pilkada Langgar Protokol Kesehatan Disanksi Pakai Aturan Lain

KPU Gelar Simulasi Pemungutan Suara. [Ilustrasi/Foto: merdeka.com]

KARYAKEPRI.COM, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan pemberian sanksi pada pelanggar protokol kesahatan selama penyelenggaraan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19 bisa menggunakan aturan lain di luar aturan PKPU Nomor 13 Tahun 2020.

“Kami telah mengusulkan kepada KPU agar para pelanggar protokol Pilkada juga bisa dikenakan aturan lain sesuai Perundang-Undangan seperti UU Karantina Kesehatan dan juga sanksi lain yang diatur dalam KUHP,” ujar Doli melalui keterangan tulis, Jumat (2/10/2020).

Doli mengatakan, PKPU seharusnya merujuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota, khususnya Pasal 69 huruf e dan huruf j dan 187 ayat (2) dan ayat (3) dan UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

“Khususnya Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi ‘Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)’,” katanya.

Dia menambahkan, PKPU juga harus merujuk pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan khususnya Pasal 93.

Sebab, PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tak bisa menjadi payung hukum memberikan sanksi bagi peserta pilkada yang kedapatan melanggar protokol kesehatan.

Padahal, kata Doli, masyarakat mengharapkan dalam PKPU diberikan sanksi progresif kepada pihak yang melanggar. Tapi, hal tersebut terganjal di undang-undang di atasnya.

“Dalam penyusunan PKPU 13/2020, KPU tidak bisa memberikan sanksi administratif secara tegas seperti pembatalan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon di Pilkada 2020,” timpal Doli.