Karyakepri.com
Editor's Picks Metro

DPRD Batam Ajukan Ranperda Infrastruktur Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin (5/10/2020). (Foto: istimewa)

KARYAKEPRI.COM, BATAM – DPRD Kota Batam mengajukan Ranperda tentang Infrastruktur Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dalam Rapat Paripurna di DPRD Kota Batam, Senin (5/10/2020). Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan permasalahan infrastruktur di Kota Batam dapat diatasi dengan baik melalui berbagai pelibatan dan pemberdayaan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Batam Rohaizat mengatakan, dalam pembangunan infrastruktur yang berada di lingkungan permukiman wilyah kelurahan, Pemerintah Kota Batam telah membuat program yakni PM-PIK (pemberdayaan masyarakat dalam percepatan infrastruktur kelurahan), melalui peraturan wali kota tentang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan swakelola pemberdayaan masyarakat dalam percepatan infrastruktur lingkungan permukiman wilayah kelurahan Kota Batam.

“Namun, dirasakan dari aspek hukum belum terlalu kuat untuk mengatur berbagai kegiatan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur berbasis pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana dipahami, peraturan wali kota adalah produk hukum buatan kepala daerah yang biasanya dibuat karena terdapat kekosongan hukum atau merupakan perintah dari peraturan daerah,” kata Rohaizat saat membacakan penjelasan atas pengajuan Ranperda tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Rohaizat.

Dikarenakan belum ada peraturan daerah yang menjadi payung hukum dari program pemberdayaan masyarakat dalam percepatan infrastruktur lingkungan permukiman kelurahan ini, kata dia, maka menjadikan secara hukum posisi peraturan wali kota tersebut menjadi kurang kuat.

“DPRD memandang bahwa untuk sebuah program pembangunan infrastruktur berbasis pemberdayaan masyarakat perlu dipayungi dengan sebuah peraturan daerah, agar secara hukum memliki posisi hukum yang lebih kuat. Di samping itu dengan diatur dalam sebuah peraturan daerah akan mampu secara komprehensif mengatur berbagai ketentuan yang secara teknis legal drafting tidak memungkinkan diatur dalam sebuah peraturan wali kota,” katanya.

Dengan adanya pengaturan melalui peraturan daerah ini justru semakin menguatkan keyakinan bahwa antara besarnya alokasi keuangan daerah dengan manfaat yang dihasilkan dari program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat tersebut tidak akan menelan biaya yang bersifat pemborosan, atau dengan kata lain alokasi anggaran akan tepat sasaran.

“Apalagi dibuka peluang bagi pelaku usaha untuk memberikan dukungan dan/atau bantuan berupa keuangan dan/atau sarana prasarana, sebagai aktualisasi dari pelibatan dan pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, DPRD Batam juga memandang bahwa dengan adanya peraturan daerah ini, akan selaras dengan program infrastruktur berbasis masyarakat dari pemerintah pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Program infrastruktur berbasis masyarakat terdiri dari penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS), tempat pengelolaan sampah 3r (TPST 3R), program Kota tanpa kumuh (KOTAKU), rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat dan permukiman berbasis komunitas (rekompak) dan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TAI) serta bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).

Dengan keselarasan program tersebut, diharapkan dana-dana dari pemerintah pusat melalui kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat dapat diturunkan ke Kota Batam, sehingga membantu percepatan pembangunan infrastruktur di Kota Batam.

“Berdasar kajian dan pertimbangan diatas, Komisi III DPRD Batam, sebagai pengusul mengajukan usul inisiatif Ranperda dengan harapan permasalahan infrastruktur di Kota Batam dapat diatasi dengan baik melalui berbagai pelibatan dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Sebagai aktualisasi dari konsep masyarakat merupakan subyek pembangunan dan perwujudan dari kesadaran, kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu-hidup mereka.

“Sebagai bentuk keseriusan dan urgensitas dari Ranperda pembangunan infrastruktur berbasis pemberdayaan masyarakat tersebut, pengusul telah menyiapkan naskah akademik dan akan menyerahkan secara resmi kepada pimpinan rapat paripurna,” katanya.

(iwan sahputra)