Karyakepri.com
Editor's Picks Karimun

DPRD Karimun Bahas Ranperda RTRW

KARYAKEPRI.COM, KARIMUN – Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Karimun Heri Andrianto menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2020- 2024 dalam rapat Paripurna DPRD Karimun, Selasa (6/10/2020).

Dalam paripurna tersebut sejumlah penekanan disebutkan di dalam ranperda itu, antara lain adalah batas wilayah perairan serta kehutanan Kabupaten Karimun dengan kabupaten, provinsi atau negara tetangga.

“Mengenai sempadan laut, sungai dan danau. Lalu masalah kehutanan. Kemudian pertahanan,” kata Heri Usai sidang paripurna, Selasa (6/10/2020).

Heri menjelaskan, RTRW ini dapat dilakukan peninjauan dalam kurun waktu 5 tahun dengan dasar karena ada perubahan atau dinamika pembangunan.

“Untuk mewujudkan tata ruang Kabupaten Karimun menjadi lebih baik diperlukan revisi. Tujuan yang dicapai adalah pengendalian dan peningkatan berbasis industri, pertanian, perikanan untuk mencapai keadilan masyarakat,” kata Heri.

Heri menyebutkan Kabupaten Karimun memiliki Kawasan Strategis Negara (KSN) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang perlu dikembangkan.

Untuk KSN di Karimun meliputi perbatasan negara dan kawasan BBK (Batam, Bintan dan Karimun). Sedangkan KSK meliputi centra pertanian terpadu di Kecamatan Kundur Utara. Lalu centra kelautan dan perikanan terpadu di Kecamatan Moro dan Durai. Kemudian kawasan wisata pesisir di Kecamatan Buru, Ungar, Kundur Barat dan Durai.

Lanjut Heri, sementara untuk kebijakan meliputu peningkatan budidaya nantinya harus memperhatijan kelestarian wilayab kepulauan, transportasi serta keamanan dan pertahanan negara.

“Perda RTRW akan menjadi dasar untuk perizinan pembagunan. Diantaranya izin lokasi, daya dukung, daya tampung dan tata bangunan dan pemanfaatan ruang,” tambahnya.

Ketua DPRD Kabupaten Karimun, Muhamamd Yusuf Sirat mengatakan pihaknya akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas ranperda tersebut.

“Kawasan pertanian dan perikanan akan kita tata kembali. Kewenangan laut sudah tidak lagi di kabupaten/kota, tapi di provinsi. Jadi kita tata ulang batas-batas wilayah perbatasan. Baik dengan kabupaten/kota, provinsi ataupun negara tetangga. Selanjutnya kita akan bentuk Pansus dan semoga secepatnya diputuskan (menjadi Perda),” papar legislator dari Partai Golkar itu.

(ricky robiansyah)