Karyakepri.com
Editor's Picks Nasional

9 Hoax Omnibus Law Cipta Kerja yang Ditangkis Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi)/Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Setpres

KARYAKEPRI.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar konferensi pers terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja. Jokowi tampil untuk menangkal hoax yang bermunculan terkait UU sapu jagat tersebut.

Jokowi menilai aksi demo yang terjadi belakangan ini lantaran banyaknya informasi hoax yang beredar di masyarakat. Dia meyakini UU tersebut tidak akan membebani masyarakat dan hanya menguntungkan kelompok tertentu.

“Saya melihat adanya unjuk rasa, penolakan Undang-undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial,” ucapnya dalam konferensi pers secara elektronik dari Istana Bogor, Jumat (9/10/2020).

Jokowi mencatat setidaknya ada 9 hoax yang beredar terkait Omnibus Law Cipta Kerja yang kemudian dia luruskan. Berikut pernyataan lengkap Jokowi:

1. Upah Minimum Dihapuskan
Saya ambil contoh ada informasi yang menyebut UMP upah minimum provinsi, UMK upah minimum kota Kabupaten, UMSP upah minimum sektoral provinsi. Hal ini tidak benar, karena faktanya upah minimum regional atau UMR tetap ada.

2. Upah Dihitung Perjam
Ada juga yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam. Ini juga tidak benar. Tidak ada perubahan, dengan sistem yang sekarang upah bisa dihitung berdasarkan waktu, berdasarkan hasil.

3. Cuti Dihilangkan
Kemudian adanya kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti, cuti sakit, cuti kawin, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan dihapuskan dan tidak ada kompensasinya. saya juga ini tidak benar. Hak cuti tetap ada dan dijamin.

4. Perusahaan Bebas Melakukan PHK Sepihak
Kemudian apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? Ini juga tidak benar, yang benar perusahaan tidak bisa PHK secara sepihak.

5. Jaminan Sosial Dihilangkan
Kemudian ada juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Yang benar jaminan sosial tetap ada.