Karyakepri.com
Editor's Picks Metro

Fraksi PKS Pertanyakan Pengelolaan Denda Tidak Pakai Masker

KARYAKEPRI.COM, BATAM – Fraksi DPRD Kota Batam mempertanyakan metode pengelolaan keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Batam atas denda bagi masyarakat perorangan yang tidak menggunakan masker.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Batam Rohaizat mengatakan, bahwa merujuk dari inpres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus 2019, penerapan sanksi ini sejatinya diserahkan pada pemerintah daerah dengan koordinasi lembaga terkait.

“Melalui kesempatan ini Fraksi PKS menanyakan seperti apa juknis dari penerapan sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan, dan bagaimana metode pengelolaan keuangan dari pendapatan sanksi ini,” katanya dalam penyampaian pandangan umum atas Ranperda Protokol dan Kesehatan dalam Rapat Paripurna di DPRD Kota Batam, Senin (12/10/2020).

Ia juga mengatakan bahwa rancangan peraturan daerah tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 di Kota Batam mempunyai ruang lingkup untuk memberi kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (covid-19) di Kota Kota Batam.

“Ranperda ini sejatinya turunan dari instruksi presiden (inpres) nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (covid-19),” ujarnya.

Selaras dengan inpres tersebut, bahwa Pemko Kota Batam telah mengeluarkan peraturan wali kota (perwako) no. 49 tahun 2020 yang juga memuat tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan protokol kesehatan. Artinya bahwa ranperda ini hanya terfokus pada penanganan jenis wabah covid 19 saja.

Jika merujuk pada amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan terkait persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan.

Pada undang-undang ini menyebutkan dalam melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular tersebut, pemerintah dapat menyatakan wilayah dalam keadaan wabah seperti yang terjadi saat ini yakni pandemi corona virus .

“Selanjutnya kami berpandangan agar Ranperda ini tidak hanya mengikat dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan terkhusus corona virus saja, namun dapat diperluasan cakupannya agar kemudian sesuai amanat undang-undang nomor 36 tahun 2009 dapat mencakup jenis wabah/ penyakit menular lainnya,” katanya.

Virus ini telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi di daerah, penurunan penerimaan asli daerah, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian daerah dengan fokus terhadap pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

“Fraksi PKS mengusulkan ranperda ini juga memberikan payung hukum yang kuat dalam pemulihan ekonomi khususnya bagi UMKM , tidak hanya sebatas penerapan disiplin terhadap pelaku ekonomi, namun juga mampu memberikan solusi terhadap pemulihan ekonomi,” katanya.

(iwan sahputra/r)