Karyakepri.com
Ekbis Metro

Benarkah UU Cipta Kerja Pangkas Birokrasi Demi Kesejahteraan Rakyat

Puluhan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Kepri melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang, Kamis (13/9/2020). (Foto: momond/karyakepri.com)

Karya Kepri, BANDUNG – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat Noneng Komara Ningsih berharap UU Cipta Kerja dalam pengaplikasiannya bisa tingkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Sebab, muara investasi adalah kesejahteraan masyarakat.

“Ujungnya dari investasi itu kesejahteraan masyarakat,” kata Noneng dalam seminar daring Menjawab Tantangan Meningkatkan Investasi Berkualitas dan Kesejahteraan Masyarakat dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dikutip Jumat 13 November 2020.

Baca : Jokowi Resmi Teken UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja sendiri dikatakan Noneng, penting dihadirkan untuk meningkatkan kemudahan berusaha atau ease of doing business dan untuk mengatasi persoalan tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah.

“Urgensi UU Cipta Kerja untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia dari peringkat 73 di tahun 2020 menjadi peringkat 53 di dunia. Kemudian adanya tumpang tindih kebijakan daerah dan pusat,” kata Noneng.

Baca : Kadin Nilai UU Ciptaker Akan Ciptakan Banyak Lapangan Kerja

Selain itu, kata Noneng, UU Cipta Kerja penting dihadirkan untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi, over regulasi, ego sektoral antar pemangku kebijakan dan mengatasi persoalan pengangguran.

“Dari urgensi itu kita akan melihat manfaat UU Cipta Kerja. Yakni, memperbaiki iklim investasi, menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, meminimalisir dan mencegah praktek korupsi, menyederhanakan regulasi serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dan koperasi,” jelas dia.