Karyakepri.com
Editor's Picks Nasional

2 Menteri Tersangka Korupsi, PP Muhammadiyah: Presiden Perlu Evaluasi

Abdul Mu'ti (Foto: Ari Saputra)

Karya Kepri, YOGYAKARTA – Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti meminta Presiden segera melakukan evaluasi setelah dua menteri dalam kabinet pemerintahannya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi.

“Presiden perlu melakukan evaluasi dan langkah serius terhadap integritas dan kinerja para menteri,” ujar Abdul Mu’ti kepada detikcom, Minggu (6/12/2020).

Mu’ti mengatakan bahwa dalam satu tahun pemerintahan, menurut penilaian publik terdapat menteri yang kinerjanya di bawah standar, mis-match dan di antaranya under capacity. “Posisi di pemerintahan melekat dengan kewajiban konstitusi dan hajat hidup rakyat yang harus dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

“Kasihan nasib rakyat yang semakin berat beban hidupnya, baik karena pandemi maupun berbagai persoalan hidup mereka karena negara tidak sungguh-sungguh hadir memecahkan masalah dan mengangkat nasib mayoritas rakyat bawah,” imbuh Mu’ti.

Namun lebih lanjut Mu’ti mengapresiasi langkah-langkah dalam beberapa waktu terakhir telah menetapkan sejumlah pejabat sebagai tersangka kasus dugaan dugaan tindak pidana korupsi.

“Saya mengapresiasi kinerja KPK yang dalam beberapa hari terakhir menangkap beberapa pejabat negara, dua diantaranya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Sosial,” ujar Mu’ti.

Pasalnya, setelah selama satu tahun bekerja, KPK yang sejak awal pembentukan diragukan kemandirian dan keberaniannya mulai menunjukkan kinerja yang memberikan harapan kepada masyarakat. Namun, hal itu terjawab dengan adanya penetapan tersangka terhadap pejabat negara terkait kasus dugaan korupsi.

“OTT dua menteri merupakan pembuktian awal bahwa KPK adalah lembaga yang mandiri dan tidak bisa didikte oleh berbagai kepentingan baik Presiden maupun partai politik,” katanya.

“Karena itu, publik menunggu gebrakan KPK berikutnya. Karena ada sinyalemen di masyarakat, kementerian lain juga bisa tercium semerbak korupsi,” lanjut Mu’ti.

Diberitakan sebelumnya,KPK menetapkan Menteri SosialJuliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait bansos COVID-19. Sebelumnya KPK telah menangkap Menteri KPP, Edhy Prabowo. (wan)