Karyakepri.com
Editor's Picks Kepri Metro

DPRD Kepri Surati Presiden, Tinjau Ulang Jabatan Ex Officio Kepala BP Batam

Anggota DPRD Kepri sekaligus Anggota Tim Teknis DK Batam, Taba Iskandar.

Karya Kepri, BATAM – DPRD Provinsi Kepri menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (13/1/2021). Surat tersebut terkait Tanggapan dan Saran DPRD Kepri atas Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Salah satu isi surat itu adalah meninjau ulang jabatan ex officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Anggota DPRD Provinsi Kepri sekaligus Anggota Tim Teknis Dewan Kawasan (DK) Batam, Taba Iskandar mengatakan dengan dibentuknya BP Kawasan FTZ Batam, Bintan, Karimun dan Tanjungpinang (BBKT) maka, konsekuensinya jabatan Kepala BP BBKT tidak memungkinkan berstatus ex-officio baik oleh wali kota maupun bupati dalam wilayah BBKT.

“Sehingga status wali kota Batam yang saat ini secara ex-officio adalah juga merupakan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam berdasarkan PP 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tidak bisa dipertahankan lagi,” kata Taba kepada Karyakepri.com, Jumat (15/1/2021).

Taba Iskandar

Pada prinsipnya DPRD Provinsi Kepri menyambut baik dan mendukung penataan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui Rancangan Peraturan Pemerintah. DPRD Provinsi Kepri juga mendukung rencana integrasi pengelolaan Kawasan FTZ di bawah satu Dewan Kawasan FTZ.

“DPRD Kepri juga mengharapkan integrasi Kawasan FTZ tersebut tidak hanya ditataran pengawasaan oleh Dewan Kawasan FTZ saja, namun juga dalam hal pengintegrasian Badan Pengusahaan (BP) Kawasan dengan hanya satu BP Kawasan saja untuk Kawasan FTZ Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang (BBKT),” ujarnya.

Taba juga mengatakan, DPRD Kepri perlu menyampaikan bahwa histori dan tata kelola Kawasan FTZ Bintan, Karimun dan Tanjungpinang berbeda dengan histori Kawasan FTZ Batam. Di mana terdapat persoalan adanya konflik kepentingan dan kelembagaan antara Badan Pengusahaan Batam dengan Pemerintah Kota Batam terutama dalam hal pengelolaan lahan/pertanahan di Batam.

Di Kawasan FTZ lain tidak terdapat konflik dengan pemerintah daerah karena FTZ-nya bersifat sebagian (enclave), tidak menyeluruh seperti FTZ Batam. Dalam FTZ Batam, Pemerintahan Kota Batam berada dalam wilayah kawasan pengelolaan Badan Pengusahaan Batam. Sehingga memunculkan konflik kepentingan terutama dalam hal pengelolaan dan pengusahaan lahan di Batam.

“DPRD Kepri berpendapat bahwa persoalan keberadaan, status, kelembagaan, dan hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam agar dapat diselesaikan secara tuntas,” katanya.

Selanjutnya, kata Taba, DPRD Kepri berpandangan untuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL) pemukiman/masyarakat yang selama ini dikuasai oleh BP Batam sebaiknya dicabut dan diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah Kota Batam. Sementara Badan Pengusahaan Kawasan FTZ tetap melakukan pengelolaan terhadap lahan yang peruntukannya untuk kawasan industri, pelabuhan, bandara dan beberapa aset vital lainnya yang berkaitan dengan investasi.

“Dengan demikian pelaksanaan otonomi daerah di Batam bisa berjalan sesuai dengan apa yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” katanya.

Kemudian DPRD Kepri mengharapkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan juga pembahasan pengintegrasian serta penyusunan struktur BP Kawasan FTZ BBKTm supaya mengikutsertakan DPRD Kepri sebagai representasi masyarakat Provinsi Kepri.

“DPRD Provinsi Kepri berharap dan memohon agar kiranya Bapak Presiden dapat menunda penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah menjadi Peraturan Pemerintah tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, sebelum terlebih dahulu menyelesaikan secara tuntas persoalan status, kelembagaan, hubungan kerja antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam,” katanya. (wan)