Karyakepri.com
Editor's Picks Metro

Golkar Kepri Gelar Doa Bersama Mohon Indonesia Bebas dari Pandemi

Karya Kepri, BATAM – DPD Partai Golkar Provinsi Kepri Bersama DPD Partai Golkar se-Provinsi Kepri melaksanakan doa bersama secara virtual mengusung tema “Selamatkan Negeri dari Pandemi”.

Kegiatan Doa Bersama ini diinisiasi oleh pengurus Partai Golkar se-Provinsi Kepri dan turut mengundang Ketua PW Muhammadiyah Provinsi Kepri H Fahrudin Nasution dan Ketua PWNU Provinsi Kepri Gani Lasya dengan tujuan untuk berdoa agar Indonesia segera terlepas dari pandemi saat ini.

Acara juga dihadiri oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ahkmad Ma’ruf Maulana selaku Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kepri. Dan hadir juga Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad.

Dalam sambutannya Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kepri Ahkmad Maruf Maulana mengatakan, di situasi pandemi ini kita harus berdoa dan bersujud memohon kepada-Nya agar negeri kita yang tercinta bebas dari pandemi ini.

“Hari ini kita berdoa dan Bersujud memohon Kepada Allah SWT agar Pandemi ini segera selesai di Negeri kita, musibah ini dari Allah SWT untuk menguji kita sebagai hamba-Nya di kala kita banyak kesalahan, dan kita berdoa kepada-Nya agar musibah ini diangkat oleh Allah SWT,” katanya.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, percepatan vaksinasi juga salah satu mempercepat untuk pemulihan bangsa dari pandemi covid 19.

“Kegiatan vaksinasi kita tekan terus agar masyarakat semua sudah divaksin agar pandemi ini cepat hilang dari negeri kita, semoga pandemi ini segera berakhir dari negeri kita,” kata Ansar.

Ketua Umum Partai Golkar Ir. Airlangga Hartarto juga optimistis Indonesia juga akan segera pulih dan bangkit dari pandemi.

“Kami berharap Kepulauan Riauiau di berbagai daerah menyiapkan rumah santun dan tingkatkan vaksinasi, dengan masyarakat sehat maka pemulihan ekonomi akan baik, dengan seluruh pengurus Partai Golkar berkoordinasi dengan pemerintah agar dapat bekerja sama untuk menanggulangi bencana Covid 19, dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah daerah harus sejalan dengan pemerintah pusat,” ujarnya. (one)